STOP KDRT

STOP KDRT –  Seperti yang Sahabat Garap setiap pasangan yang berumah tangga, tidak selalu berjalan dengan mulus dan bahagia pasti ada lika likunya, akan ada masalah didalamnya, mau masalah kecil atau besar, tetapi untuk menyelesaikan setiap permasalahan di dalam rumah tangga itu tidak selalu dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ha ini tidak pernah dibenarkan dengan alasan apapun. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai payung hukum untuk melindungi perempuan dan anak dari ancaman KDRT.

 

Pemerintah menilai setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

 

Secara global, korban KDRT umumnya perempuan, dan umumnya perempuan banyak mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Hal ini juga didukung bahwa laki-laki sering menggunakan kekerasan untuk mereka yang mebela diri. Sejumlah penelitian telah mendemonstrasikan korelasi antara tingkat laju KDRT di sebuah negara, yang menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kesetaraan gender yang rendah memiliki laju KDRT yang tinggi . KDRT adalah salah satu kejahatan yang jarang dilaporkan baik dari laki-laki maupun perempuan.  

 

Baca Juga : Tips untuk Orangtua Menjaga Kesehatan Mental Pada Anak Remaja

 

 

Aturan yang Mengancam Pelaku KDRT

Aturan hukum Indonesia terkait persoalan KDRT ini secara implisit telah diatur secara terpisah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam UU PKDRT tepatnya Bab VIII mengatur tentang ketentuan pidana terkait tindakan KDRT.

Peraturan undang-undang ini hadir sebagai bentuk respon cepat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi KDRT dan memberikan perlindungan yang jelas terhadap korban. Hal ini dianggap penting, sebab dalam permasalahan KDRT sangat memberikan dampak buruk bagi setiap anggota keluarga terutama pada seorang anak.

Seorang anak yang sering melihat pertengkaran dalam keluarga pun akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang kesehatan mental anak. Sehingga hal ini sangat berbahaya jika kesehatan mental seorang anak terganggu.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan definisi tentang KDRT. Pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Suatu tindak kekerasan berupa KDRT merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga, berkembang, dan menciptakan suatu kehidupan damai dan bahagia.

 

 

Penghapusan KDRT

Permasalahan KDRT di Indonesia kasusnya memberikan untuk mendapatkan perhatian serius. Pada tahun 2020, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan jumlah kasus KDRT tercatat sebanyak 299.911 kasus.

Permasalahan KDRT harus diselesaikan untuk melindungi hak setiap manusia. Pelaksanaan penghapusan KDRT diatur secara lebih lanjut pada pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berdasarkan beberapa asas, diantaranya:

  1. Penghormatan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan keberadaannya haruslah dijunjung tinggi, dihargai, dan dihormati antar sesama manusia. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kebebasan dan terbebas dari rasa takut. Oleh karena negara berkewajiban dalam menjaga keutuhannya;
  2. Keadilan dan kesetaraan gender. Dalam menjalankan hidup berumah tangga antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami untuk saling menghormati dan menghargai. Hal inilah yang nantinya akan dapat dijadikan jembatan dalam mencapai sebuah hubungan keluarga yang bahagia dan harmonis;
  3. Non-diskriminasi. Tidak ada perbedaan bagi setiap manusia. Dalam hal ini setiap manusia memiliki hak yang sama.
  4. Perlindungan korban. Perspektif dalam memberikan perlindungan kepada korban haruslah dikedepankan. Hal ini sangat menjadi pertimbangan pasalnya korban KDRT mengalami dampak yang serius seperti pada fisiknya, dan mental.

 

 

Demikian lah, berhentilah untuk melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena tindakan ini tidak pernah di benarkan, bukankah menikah itu untuk saling mengerti dan mengayomi satu sama lain, menikah nukan untuk menyakiti pihak wanitanya. jika masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan tenang maka lakukan lah jangan menyelesaikan dengan tindak kekerasan.

 

 

 

Hubungi kami:

Website: garapundangan.com
WhatsApp: +62 813-9938-9965

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *